Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, pengukuran IKM dilakukan secara realtime dan diukur setiap tiga bulan sekali

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IRB menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya

Nilai kepatuhan pelayanan publik merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap standar kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, pengukuran IKM dilakukan secara realtime dan diukur setiap tiga bulan sekali

Dokumen hasil penataan kelembagaan perangkat daerah selama tahun 2024 yang berupa Perbup dan Perda

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IRB menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Ponorogo) melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya