Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP  terdiri dari 5 level yakni level I,II,III, IV dan V.  Level tersebut menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP pada tingkatan tertentu, yaitu; intial (level 1), infrastructure (level 2), integrated (level 3), managed (level 4), dan optimizing (level 5). Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Berikut Data opini BPK :

Berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan Kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 30%, Pelaporan kinerja 15%, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%. 

Berikut Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP

Data Penilaian Komponen Nilai Sakip Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

Berikut Data  Hasil Reviu Laporan Keuangan :

Berikut Perangkat  Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah

Berikut Data Hasil Reviu Laporan Kinerja :

Data Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo 

Berikut Perangkat  Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi , verifikasi, dan penilaian Reformasi  Birokrasi